DPRD Sahkan Raperda RTRW Bojonegoro Tahun 2021-2041 Jadi Perda

Bojonegoro.click – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041. Setelah adanya pembahasan antara Tim Pansus DPRD dengan tim eksekutif. Raperda RTRW sangat penting sebagai payung hukum untuk pembangunan makin tertata untuk 20 tahun ke depan.

Dalam kegiatan Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD, Jumat (19/3/2021), seluruh Fraksi banyak yang mendukung dan menyetujui Raperda RTRW 2021-2041. Pansus DPRD Kabupaten Bojonegoro menyarankan kepada Rapat Paripurna tersebut guna menyetujui dan menetapkan hasil dari raperda tersebut sebagai perda.

Juru bicara Pansus Raperda RTRW Tahun 2021-2041, Didik Trisetyo Purnomo menerangkan bahwa saat ini Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031, namun dilaksanakan peninjauan ulang. Sebab adanya perkembangan yang begitu sangat pesat dari setiap sektor, hal itu menyebabkan ketidaksetaraan antara struktur dan fungsional ruang wilayah serta ketidakteraturan ruang wilayah.

“Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2012 adanya pemekaran wilayah administrasi kecamatan dari 27 Kecamatan menjadi 28 Kecamatan dari dan juga ditambah adanya Proyek Strategis Nasional,” terangnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Ibu Anna Muawanah menyampaikan apresiasinya serta mengucapkan rasa terima kasih sebab Rapat Paripurna tersebut telah menyetujui dan mengesagkan usulan pembentukan Raperda RTRW Bojonegoro Tahun 2021-2041.

Hal tersebut berlandaskan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa dalam penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 harus terlebih dahulu melalui Peninjauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kabupaten oleh Gubernur, dan dilaksanakan konsultasi Evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri.

“Nota Persetujuan Bersama tentang Raperda RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 ini nantinya bakal secepatnya disampaikan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur guna segera dilaksanakan peninjauan dan memastikan rancangan peraturan Daerah apakah sudah sesuai dengan persetujuan substansi Kementerian Agragria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” terang Ibu Inovator Bojonegoro tersebut.